Lemahnya Koordinasi di Jawa Barat

Koordinasi antarpemerintah daerah di Jawa Barat dalam hal perumahan dinilai masih sangat lemah, sehingga sulit mengharapkan adanya percepatan dalam penyediaan rumah untuk masyarakat. Kondisi itu diperparah oleh masih kurangnya sense of problem para pimpinan daerah dalam hal tersebut.
   Demikian isu yang mengemuka dalam Diskusi Fordisweb (Forum Diskusi Wartawan Ekonomi Bandung) "Mencari Solusi Percepatan Penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah," di Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi (LMFE) Unpad, akhir pekan lalu.
   Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Perumahan dan Properti, Hari Raharta Sudradjat, kebutuhan perumahan di Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia, tetapi ironisnya upaya penyediaannya relatif sangat lambat. Meskipun tim percepatan perumahan sudah dibentuk Pemprov Jabar beberapa tahun lalu.
    "Sebagai provinsi dengan angka backlog (defisit rumah dibandingkan dengan jumlah keluarga-red.) tertinggi tampaknya tidak memicu kesadaran pemkab/pemkot, buktinya perizinan perumahan di daerah-daerah di Jabar tetap terhitung paling berat. Oleh karena itu tim percepatan perlu segera diefektifkan," katanya.

Hari yang juga Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jabar, menambahkan sejak adanya tim percepatan, penyediaan rumah masyarakat cenderung melambat. Dicontohkan pada tahun 2010 dengan target 50.000 unit, pada akhir semester I baru terealisasi kurang lebih 15.000 unit.
   Sementara Ketua Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2RSI), Ferry Sandiyana mengatakan meski pemda telah menerapkan skema perizinan satu pintu, proses perizinan untuk pembangunan perumahan di Jabar tetap bukan hal yang mudah. Menurut dia, berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan kerap terjadi.
   "Permasalahan perizinan merupakan wewenang pemerintah kab./kota, sehingga meski provinsi punya tim percepatan perumahan, tetapi tidak ada upaya mendorong kab./kota untuk ikut melakukan percepatan, pembangunan perumahan di Jabar tetap akan sulit," katanya.
   Sementara Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar, Bambang Rianto mengakui upaya percepatan dalam penyediaan perumahan di Jabar masih terkendala banyak masalah. "Diprediksi apabila tidak terjadi percepatan, backlog pada tahun 2013 nanti akan mencapai 2,3 juta unit," katanya.
  Sementara pengamat ekonomi dari LMFE Unpad Aldrin Herwany mengatakan pemerintah daerah seharusnya menempatkan masalah perumahan pada porsi utama. Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

"Kurangnya perhatian pemda juga bisa dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor itu," katanya.


sumber:goggle-http://www.fe.unpad.ac.id